Pemerintah terus memacu pembangunan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa dana sebesar Rp5,3 triliun dialokasikan khusus untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Anggaran tersebut bersumber dari pagu indikatif OIKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang totalnya mencapai Rp6,7 triliun. Pagu indikatif OIKN pada Nota Keuangan RAPBN 2027 tersebut tercatat mengalami peningkatan sekitar Rp400 miliar bila dibandingkan dengan pagu sebelumnya yang berada di angka Rp6,3 triliun. Di samping kebutuhan pembiayaan proyek konstruksi fisik, OIKN juga mencatat kebutuhan pengelolaan infrastruktur yang ada di IKN saat ini mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun.
Penataan kawasan pusat pemerintahan ini mencakup penempatan kompleks lembaga tinggi negara secara terencana. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meninjau langsung lokasi proyek gedung parlemen di IKN pada hari Senin, 20 April 2026, dan menjelaskan bahwa kontur lahan di kawasan tersebut sangat tinggi dan prima. Dalam penataan zonanya, kawasan parlemen atau legislatif terletak di sebelah kiri Istana, sedangkan kompleks lembaga yudikatif berada di sebelah kanan Istana. Pembangunan kompleks ini telah mengantongi lampu hijau, di mana Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengonfirmasi bahwa persetujuan Presiden telah diberikan untuk gedung parlemen yang meliputi MPR, DPR, dan DPD, serta gedung yudikatif. Keberadaan kompleks istana dan kantor pemerintahan baru ini sekaligus menghadirkan pusat pemerintahan rancangan nasional, melengkapi konteks yang pernah disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi bahwa seluruh istana kepresidenan yang ada di Indonesia saat ini merupakan bangunan peninggalan era kolonial Belanda.
Syarat Mendaftar Program Kartu Prakerja Skema Normal dan Rincian Manfaatnya
Pada kawasan yudikatif, pelaksanaan pembangunan fisik ditargetkan selesai pada 25 Desember 2027. Fasilitas pada kawasan ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan. Pekerjaan di kawasan ini terbagi ke dalam dua paket utama. Paket pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA) bernilai kontrak Rp1,4 triliun dan telah mencatatkan progres fisik 12,5 persen setelah delapan bulan masa pengerjaan. Sementara itu, paket pengerjaan gedung MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,65 triliun dengan capaian progres fisik berada pada angka 12,41 persen.
Untuk kawasan legislatif, pekerjaan konstruksi berjalan melalui lima paket pekerjaan dengan total nilai kontrak mencapai Rp8,24 triliun sebagaimana dikonfirmasi oleh PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew. Rincian paket tersebut mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna dengan nilai kontrak Rp1,24 triliun dan progres fisik 12,147 persen, serta Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen. Selanjutnya, pembangunan Gedung DPR 2 bernilai Rp1,96 triliun mencatat progres 9,927 persen, Gedung DPD bernilai Rp1,48 triliun dengan progres 9,404 persen, dan Gedung MPR bernilai Rp1,70 triliun dengan progres 10,559 persen. Seluruh pembangunan fisik pada kawasan legislatif ini ditargetkan rampung pada 23 Desember 2027.
Tarif LRT Jabodebek Terbaru Setelah Masa Promo Berakhir Kembali ke Skema Normal
Progres pembangunan fisik di kawasan IKN juga terus diperkenalkan kepada publik melalui berbagai kegiatan resmi. Selain peninjauan lapangan oleh pimpinan lembaga negara, Presiden Joko Widodo juga mengagendakan kunjungan bersama elemen masyarakat untuk melihat perkembangan pembangunan. Berdasarkan keterangan Budi Arie Setiadi, Presiden Joko Widodo mengajak sekitar 500 relawan untuk melihat langsung kemajuan pembangunan di Nusantara. Rombongan 500 relawan Projo tersebut berangkat pada 10 dan 11 Agustus untuk mengikuti agenda kegiatan bersama Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus di IKN.
