Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran jaminan sosial tepat sasaran. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan tanpa beban premi bulanan, kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi salah satu solusi utama yang dibiayai oleh negara. Akses terhadap program bantuan ini secara mutlak bertumpu pada pencatatan di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
DTKS sendiri merupakan basis data induk yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI yang mencakup pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Keberadaan basis data ini menjadi rujukan utama penyaluran berbagai program bansos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Pendaftaran data tersebut kini telah terintegrasi langsung dengan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Ketentuan Kelas Rawat Inap Standar KRIS BPJS Kesehatan dan Rencana Penerapannya
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran DTKS secara mandiri melalui jalur daring menggunakan ponsel pintar. Proses ini dilakukan melalui Aplikasi Cek Bansos resmi milik Kemensos. Setelah mengunduh aplikasi, calon peserta membuat akun yang kemudian akan melewati proses verifikasi sistem dalam rentang waktu 1x24 jam hingga beberapa hari kerja. Usai akun aktif dan disetujui, masyarakat dapat menggunakan fitur Usul Sanggah untuk mengusulkan diri sendiri, anggota keluarga, maupun tetangga yang dinilai berhak menerima bantuan secara cuma-cuma tanpa pungutan biaya apa pun.
Bagi warga yang memiliki keterbatasan akses gawai, pengajuan tetap dapat diproses secara luring. Masyarakat cukup mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen KTP dan Kartu Keluarga agar dapat dimasukkan ke dalam daftar usulan oleh aparat desa. Seluruh data usulan, baik daring maupun luring, akan masuk ke dalam sistem dasbor pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk diverifikasi dan divalidasi kelayakannya secara faktual, umumnya melalui musyawarah desa (Musdes). Setelah disahkan oleh bupati atau wali kota, data tersebut dikirimkan ke Kemensos untuk penetapan akhir.
Pentingnya Status Aktif BPJS Kesehatan, Ketentuan Iuran, dan Cara Cek Kepesertaan Online
Meskipun terdaftar di DTKS merupakan syarat wajib, penetapan sebagai penerima PBI BPJS Kesehatan tetap menyesuaikan dengan alokasi kuota program, tingkat kelayakan pendaftar, dan ketersediaan anggaran pemerintah. Selain skema PBI bersumber APBN untuk warga miskin, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban mendukung jaminan kesehatan sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024 melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP Pemda) yang didanai APBD. Masyarakat yang telah diusulkan diimbau untuk memantau status kepesertaan mereka secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN.
