Pemerintah menyalurkan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan risiko sosial. Untuk mempermudah penerima manfaat dalam memastikan status bantuan mereka, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan pengecekan mandiri secara daring melalui situs resmi Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pengecekan status kepesertaan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dapat diakses secara praktis tanpa memerlukan proses login atau pembuatan akun terlebih dahulu. Masyarakat cukup membuka portal tersebut, memasukkan 16 digit NIK yang sesuai dengan KTP, dan mengisi kode verifikasi yang tertera pada sistem pencarian. Apabila identitas yang dimasukkan terdata, informasi penerima manfaat akan ditampilkan. Sebaliknya, jika nama tidak ditemukan di dalam pangkalan data, sistem akan memberikan notifikasi yang menginformasikan bahwa data tidak ada dalam DTKS.
Hasil pencarian yang disajikan pada situs Cek Bansos bersumber langsung dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan penjelasan Kemensos, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data induk yang memuat kondisi sosial-ekonomi dari 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Status desil yang terdata di dalam DTSEN menjadi rujukan utama untuk menentukan kelayakan seseorang memperoleh bantuan sosial seperti PKH, BPNT, hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI. Semakin kecil angka desil yang dimiliki oleh suatu keluarga, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan ekonomi yang tercatat.
Alur Cek Penerima Bantuan Pangan Beras 10 Kg Bulog Lewat Layanan Resmi Kemensos
Masyarakat perlu memperhatikan bahwa laman cekbansos.kemensos.go.id murni berfungsi sebagai alat pengecekan atau verifikasi data, bukan sarana pendaftaran penerima baru. Selain itu, proses penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan secara bertahap. Mekanisme penyaluran bertahap ini menyebabkan tidak adanya satu tanggal pencairan yang sama persis untuk seluruh KPM di setiap daerah.
Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa desil kesejahteraan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi masyarakat. Apabila data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan keadaan ekonomi riil, warga berhak mengajukan pembaruan data. Pengajuan pembaruan atau pendaftaran usulan bantuan baru dapat dilakukan secara langsung melalui kantor desa, kelurahan, maupun dinas sosial setempat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi resmi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Beserta Mekanisme Penyalurannya
Pada aplikasi Cek Bansos di perangkat seluler, pengguna dapat membuat akun pribadi untuk mengakses fitur yang tersedia secara fleksibel. Aplikasi ini menyediakan fitur "Daftar Usulan" yang memungkinkan masyarakat mendaftar atau mengusulkan diri sebagai penerima bansos sesuai mekanisme yang berlaku. Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaan secara luring, verifikasi data juga tetap dapat dilakukan dengan mendatangi petugas di kantor kelurahan, desa, atau kantor dinas sosial setempat.
