Komisi I DPR RI meminta pemerintah memastikan proses penjualan satu unit kapal perang purnatugas eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 mendatangkan keuntungan finansial bagi kas negara. Permintaan tersebut disampaikan menyusul persetujuan yang diberikan oleh Komisi I DPR terkait pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) tersebut melalui mekanisme penjualan secara lelang.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan bahwa pelepasan aset pertahanan yang sudah tidak operasional ini harus memberikan manfaat yang benar-benar optimal bagi negara. Ia menggarisbawahi bahwa hasil lelang kapal perang tersebut wajib menguntungkan secara finansial, sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola yang efisien dan akuntabel.
Selain menekankan perolehan keuntungan ekonomi dan kepatuhan administratif, Dave Laksono mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspek strategis dan keamanan nasional dalam proses pelepasan aset. Ia mengingatkan pentingnya memastikan bahwa kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan risiko atau ancaman terhadap keamanan nasional.
Area Parkir Pabrik di Demak Kebakaran, 20 Motor Hangus
Penjualan kapal yang telah dinonaktifkan dari dinas militer ini bertujuan untuk memangkas beban biaya pemeliharaan terhadap alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah tidak lagi beroperasi. Melalui penghapusan aset ini, negara diharapkan memperoleh keleluasaan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan dan pengadaan alutsista baru yang lebih modern serta relevan dengan kebutuhan pertahanan nasional saat ini.
Persetujuan pemindahtanganan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 secara resmi disepakati dalam rapat kerja bersama antara Komisi I DPR, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan jajaran pimpinan TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8).
KPK Sita Rp3,5 Miliar dari Ahmad Ali Terkait Korupsi Batu Bara di Kukar
Rapat kerja pengambilan keputusan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.
