Pemerintah secara resmi menetapkan arah baru pelayanan rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, skema tersebut digantikan oleh Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Seluruh rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan ditargetkan menyelenggarakan sistem KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Bersamaan dengan tenggat tersebut, regulasi mengamanatkan penetapan iuran, manfaat, serta tarif pelayanan diputuskan selambat-lambatnya 1 Juli 2025.
Pelaksanaan uji coba dan implementasi sistem baru ini memicu dinamika pandangan di ranah legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan catatan kritis terhadap masa transisi fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Ia menyarankan agar batas uji coba implementasi KRIS diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Menurut pandangan parlemen, perpanjangan waktu uji coba diperlukan agar tata cara penerapan standar ruang perawatan, kesiapan infrastruktur rumah sakit, serta skema pendukungnya dapat dikaji kembali secara menyeluruh sebelum diwajibkan secara penuh.
Kategori Layanan Medis dan Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Berdasarkan Aturan Resmi
Kesiapan operasional rumah sakit menjadi aspek krusial mengingat beban pembiayaan layanan kesehatan nasional yang terus membesar. Selama lebih dari satu dekade penyelenggaraan program JKN, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1.087,4 triliun. Dari total dana tersebut, penanganan penyakit katastropik menyerap porsi signifikan hingga 31 persen, dengan akumulasi pengeluaran menembus lebih dari Rp 235 triliun sepanjang 2014 hingga 2024. Guna menjaga arus kas fasilitas kesehatan yang melayani peserta, BPJS Kesehatan juga menyalurkan Uang Muka Pelayanan (UMP) kesehatan sebesar Rp 16,97 triliun sepanjang 2024 kepada rata-rata 419 rumah sakit per bulan, meningkat dari realisasi 2023 sebesar Rp 11,39 triliun.
Di tengah proses menuju penyeragaman ruang rawat inap melalui KRIS, skema iuran peserta saat ini masih mengacu pada ketentuan berjalan. Untuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) di lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta, besaran iuran ditetapkan 5 persen dari upah bulanan, dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen oleh pekerja. Sementara itu, tarif peserta mandiri yang berlaku sebelum penyesuaian KRIS tercatat sebesar Rp 150.000 per orang per bulan untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, serta Rp 35.000 untuk kelas III yang telah memperoleh bantuan iuran pemerintah sebesar Rp 7.000.
Ketentuan Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan Terbaru dan Rincian Pembayarannya
Sejalan dengan adaptasi sistem layanan, jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Direktur Utama Prihati Pujowaskito meluncurkan 8 Program Quick Wins untuk diselesaikan dalam 100 hari kerja pertama. Program tersebut terbagi menjadi empat pilar Customer Centric (Respons Cepat Solutif, Iuran Kuat, Prolanis Muda, dan Eliminasi Inefisiensi) serta empat pilar Collaborative (P-Care MBG, Siswa Sehat Sekolah Rakyat, Desa Sehat JKN, dan JKN 3T). Kanal administrasi digital PANDAWA juga diperluas melalui WhatsApp di nomor 08118165165 menjadi beroperasi 24 jam penuh, disertai jaminan respons di bawah 5 menit untuk layanan prioritas.
