Lebih dari 2,3 miliar data yang diduga milik warga Indonesia beredar di forum gelap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menurut laporan Indonesian Cyber Security Forum pada 2024. Dari total tersebut, sekitar 409 juta data bocor sepanjang 2023 yang melibatkan instansi publik seperti BPJS Kesehatan, PLN Mobile, hingga platform e-commerce besar. Kondisi ini menempatkan penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia ke dalam sorotan tajam, terutama setelah tenggat masa penyesuaian kepatuhan resmi berakhir.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebelumnya memberikan masa transisi selama dua tahun bagi seluruh pengendali dan pemroses data. Berdasarkan Pasal 74 UU PDP, batas waktu penyesuaian bagi pihak pengelola data pribadi jatuh pada 17 Oktober 2024. Regulasi ini dirancang untuk melindungi hak privasi masyarakat di tengah lonjakan penetrasi internet nasional, yang tercatat meningkat dari 64,8 persen pada 2018 menjadi 77,01 persen atau sekitar 212 juta orang pada 2022. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga mencatat setidaknya 668 juta data pribadi dari enam platform digital besar bocor pada Januari 2024.
Aturan Pemblokiran HP Black Market Melalui Cek IMEI Kemenperin dan Prosedur Legalitas Perangkat
Kendati payung hukum telah berlaku, pelaksanaan UU PDP masih tertahan oleh belum terbentuknya otoritas pengawas independen. Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya pembentukan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang guna menjalankan fungsi penegakan sanksi administratif, pengawasan kepatuhan, serta mediasi sengketa data. Hingga kini, Presiden belum membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP). Ketiadaan otoritas independen tersebut dinilai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha telah membuka celah bagi kejahatan siber terorganisir, di mana data pribadi masyarakat kian marak diperdagangkan secara ilegal di ruang siber.
Pelaksanaan regulasi ini di lapangan terbagi ke dalam tiga tantangan utama, yaitu teknis, regulasi, dan organisasi. Pada aspek teknis, pengelola data diwajibkan memperbarui infrastruktur teknologi informasi, menerapkan enkripsi ketat, memperkuat kontrol akses, menyediakan mekanisme persetujuan eksplisit pengguna, serta melakukan pemetaan data pribadi. Pada ranah regulasi, institusi dihadapkan pada kompleksitas aturan turunan serta kebutuhan harmonisasi dengan ketentuan sektoral lain. Sementara itu, tantangan organisasi mencakup transformasi budaya privasi internal dan penanganan resistensi terhadap perubahan sistem kerja.
Peran Manusia Tetap Krusial di Era Keamanan Siber Berbasis AI
Kerentanan ekosistem digital kian diperberat oleh rendahnya kesadaran keamanan data di tingkat masyarakat. Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 dari Kementerian Kominfo mencatat skor rata-rata 3,65 dari skala 5, dengan pilar keamanan digital menempati posisi terendah di angka 3,12. Fenomena paradoks privasi masih jamak terjadi, seperti kelalaian membagikan kode OTP atau mengunggah data sensitif di platform rentan. Di saat modus penipuan daring berbasis rekayasa sosial, phishing, deepfake, dan kecerdasan buatan (AI) terus berkembang, Indonesia dituntut menyusul standar penegakan hukum global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Personal Data Protection Act (PDPA) di Singapura.
