Arsip
Jelajahi artikel terbaru dan halaman arsip yang dapat diakses mesin pencari.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah memproses evaluasi menyeluruh terhadap skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.
24 Agustus 2026
Apakah dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat langsung ditarik begitu rekening berhasil diaktifkan di bank penyalur? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa aktivasi rekening tabungan merupakan tahapan...
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka pendaftaran program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan secara rutin menyelenggarakan seleksi beasiswa pascasarjana dalam dua tahapan seleksi setiap tahunnya.
Registrasi akun siswa pada portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru resmi dibuka mulai 12 Januari 2026. Pembuatan akun ini menjadi gerbang utama dan syarat mutlak bagi calon mahasiswa yang hendak mendaftar ke perguruan tinggi...
Pemerintah Indonesia melanjutkan penyaluran sejumlah program perlindungan sosial pada tahun anggaran 2026. Di samping program berskala nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Pangan...
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,52 triliun untuk menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap kedua kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah secara resmi menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti fungsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhitung sejak 5 Februari 2025.
Rencana perombakan sistem layanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bergulir. Skema pengelompokan ruang perawatan peserta berdasarkan kelas 1, 2, dan 3 tengah disiapkan untuk dihapus dan digantikan oleh...
Kementerian Sosial memberlakukan pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku sejak 1 Februari 2026.
Pemerintah tengah mematangkan pergeseran tata kelola fasilitas jaminan kesehatan nasional melalui rencana penghapusan sistem rawat inap kelas 1, 2, dan 3.
Sejak 1 Januari 2018, pencatatan rekam jejak pembiayaan nasabah secara resmi beralih dari Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan ketentuan masa berlaku paspor di Indonesia dengan durasi paling sedikit lima tahun dan paling lama sepuluh tahun sejak tanggal diterbitkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian terus menggencarkan uji emisi gas buang kendaraan bermotor serta razia penertiban di berbagai wilayah.
Peredaran konten perjudian digital di ruang siber Indonesia terus menjadi sasaran penindakan intensif oleh otoritas komunikasi pemerintah.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak Oktober 2022 menjadi landasan yuridis tata kelola data di Indonesia. Meski demikian, kerentanan siber masih menjadi tantangan nyata.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus mendorong transformasi administrasi kependudukan di Indonesia.
Pengumuman suku bunga acuan BI Rate Bank Indonesia selalu menjadi sorotan utama pelaku pasar finansial, perbankan, dan dunia usaha.
Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per 1 Januari 2025 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Program Subsidi Tepat yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga mewajibkan konsumen menunjukkan barcode atau kode QR saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
Kapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak berlangsung dan bagaimana rincian agenda yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyusul insiden pelanggaran etika penagihan di Semarang.
Kerugian masyarakat akibat jeratan pinjaman online dan investasi ilegal tercatat mencapai Rp8,2 triliun sepanjang 2025 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2025.
Sebanyak 95 perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) terdata memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
