Arsip
Jelajahi artikel terbaru dan halaman arsip yang dapat diakses mesin pencari.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah menetapkan pedoman baku mengenai pakaian seragam bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
21 Agustus 2026
Pemerintah Indonesia menetapkan aturan tarif baru untuk pengurusan dokumen perjalanan keimigrasian melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024.
Kapan waktu terbaik untuk menyelesaikan tunggakan pajak motor atau mobil tanpa terbebani denda tambahan? Bagi para pemilik kendaraan bermotor di tanah air, program keringanan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar sejumlah...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi mengoperasikan pendaftaran tanah berbasis digital melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang diundangkan...
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan tarif khusus sebesar Rp 1 untuk berbagai moda transportasi umum, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek.
Lebih dari 2,3 miliar data yang diduga milik warga Indonesia beredar di forum gelap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menurut laporan Indonesian Cyber Security Forum pada 2024.
Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berformat 16 digit kini telah resmi diberlakukan.
Pemerintah terus mematangkan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) agar subsidi yang disalurkan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Pembahasan regulasi perlindungan ibu dan anak di Indonesia memasuki fase implementasi seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
Perkembangan pembangunan Istana Negara di IKN Nusantara terus memperlihatkan langkah terukur seiring berjalannya tahapan proyek fisik dan integrasi tata ruang kawasan inti pemerintahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Praktik penawaran pinjaman online ilegal serta ancaman penagihan yang tidak beretika menjadi persoalan yang merugikan masyarakat luas.
Pengawasan dan penataan industri financial technology peer-to-peer lending atau pinjaman daring di Indonesia terus dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemangku kepentingan terkait.
Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP 2025 tahap 1 resmi dibuka mulai hari Jumat, 17 Januari 2025.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalokasikan bantuan biaya kuliah sebesar Rp 2.400.000 per semester yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah...
Penyaluran berbagai program bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terus berjalan dan menjadi tumpuan penting bagi masyarakat penerima manfaat di Indonesia.
Bagaimana langkah mengajukan data mandiri agar nama Anda tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah? Masyarakat yang ingin mengusulkan diri atau anggota keluarganya kini dapat memanfaatkan telepon seluler tanpa harus langsung...
Pemerintah tengah mematangkan regulasi terkait penerapan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG).
Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite merupakan langkah strategis yang tengah digodok bersama oleh Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Status kepesertaan BPJS Kesehatan harus berada dalam kondisi aktif agar kartu jaminan dapat digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan.
Pengecekan riwayat kelayakan kredit masyarakat di Indonesia kini dikelola secara penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4/2026).
Program Kartu Prakerja pertama kali diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dan terus berlanjut sebagai sarana pengembangan kompetensi kerja.
Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran jaminan sosial tepat sasaran.
Penerapan skema pembayaran reguler untuk layanan moda transportasi massal kembali berlaku bagi seluruh pengguna lintas raya terpadu di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
